Pringgabaya Siap Mengawal Pelaksanaan MP3KI

   Oleh: Judan Putra Baya (Ka BKAD Pringabaya, Lombok Timur)

   Masuknya program Master Plan Peningkatan Percepatan dan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) TA 2014 membawa angin segar bagi masyarakat Kecamatan Pringgabaya. Program MP3KI merupakan bagian dari PNPM-MPd dengan dua jalur, yakni ‘percepatan’ dan ‘penguatan'.

    Di TA 2014 ini, MP3KI hadir di  dua kecamatan Lombok Timur sebagai Pilot Project, yaitu Kecamatan Suralaga dan Pringgabaya.yang menerima 7,2 Milyar. Jumlah ini tentu sangat fantastis, dan memerlukan peran aktif semua pihak dalam mengawal kegiatan ini. 

Suasana MAD Prioritas di Pringgabaya, Lotim

         Anggaran yang besar merupakan peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan sarana-prasarana pendukung perekonomian masyarakat, di sisi lain anggaran yang besar juga merupakan suatu tantangan, sebab jika dana yang besar ini tidak dikelola  secara transparan, maka tentu akan menimbulkan gejolak dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi lirikan KPK, oleh karena itu maka sikap transparan, profesional dan akuntabel mutlak harus dikedepankan, jangan sampai tujuan program MP3KI untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin menjadi tidak tepat sasaran

      Peningkatan kesejahteraan rakyat miskin serta pemberdayaan masyarakat merupakan roh dari program. Diharapkan tahun 2025 angka kemiskinan di Kecamatan Pringgabaya menurun hingga 15-25%. Hal ini disampaikan ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) MP3KI Kecamatan Pringgabaya Judan Putrabaya SH dalam laporannya di acara MAD di aula Kantor Camat Pringgabaya.

  Senada dengan ungkapan Ketua TPK, Camat Pringgabaya Samsul Rizal  dalam sambutannya kembali menekankan kepada pelaku, kades dan BPD untuk benar-benar bersikap transparan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program MP3KI, “Perhatikan kualitas dan tertibkan administrasi, jika dua hal itu disepelekan maka tidak menutup kemungkinan KPK akan memeriksa pelaksanaan program MP3KI di Kecamatan Pringgabaya,”  tandasnya.

      Fastekab Lombok Timur; Lin Wahyulia, menggaris bawahi bahwa prinsip pelaksanaan program MP3KI mengacu pada prinsip PNPM-MPd yaitu pemberdayaan masyarakat. “Jangan sekali-kali pelaksanaan Program MP3KI diserahkan kepada pihak ketiga,” ungkapnya. ”Jika pelaksanaan program MP3KI terbukti diserahkan kepada pihak ketiga, maka jangan berharap program MP3Ki berlanjut sampai tahun 2025,” tegasnya. “Oleh karena itu, semua pihak baik pelaku, pemerintah desa maupun BPD harus ikut bersama-sama mengawal pelaksanaan program MP3KI di wilayah masing-masing”.

Keterlibatan kaum wanita dalam MAD

   Konsep MP3KI merupakan pembangunan berbasis kawasan yang  melibatkan  lebih dari satu desa. Usulan dibuat lintas desa, artinya kegiatan tersebut harus dimanfaatkan oleh lebih dari satu desa, dengan nilai kegiatan minimal 500 juta/kegiatan, persyaratan inilah antara lain yang menyebabkan alotnya proses perumusan usulan termasuk dalam MAD prioritas dan penetapan lokasi kegiatan MP3KI TA 2014.

       Hadir dalam MAD tersebut, Camat Pringgabaya, FTkab Lombok Timur, TPK MP3KI, FK/FT, Kepala Desa dan BPD dari setiap desa serta 3 orang perwakilan perempuan dari masing-masing desa. Dalam diskusi yang berjalan alot akhirnya diperoleh usulan yang menjadi prioritas. Selanjutnya peringkat usulan tersebut akan diproses untuk persiapan desain RAB yang akan dilaksanakan mulai tanggal 9-17 Januari 2014, demikian dinyatakan FK Kecamatan Pringgabaya Muktar Prayadi.

      Ketua Forum Kades Kecamatan Pringgabaya Ahir, SH menyambut baik kehadiran MP3KI di Kecamatan Pringgabaya, sebagai Ketua Forum Kades, Ahir berharap semua Kades di Kecamatan Pringgabaya ikut mengawal program ini, “Jangan sampai kegiatan ini dicederai oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Itulah sebabnya pada saat pembentukan Pokja (Kelompok Kerja) Kami mengutus orang-orang terbaik dari desa kami masing-masing, hal ini guna mensukseskan pelaksanaan MP3KI di Kecamatan Pringgabaya.

     Salah seorang perwakilan perempuan; Solatiah SPd yang juga anggota BPD Desa Labuan Lombok merasa haru bercampur bangga dengan kehadiran MP3KI di Kecamatan Pringgabaya. “Saya benar-benar telah merasakan dampak dari PNPM yang selama ini dilaksanakan. Adanya keharusan melibatkan kaum perempuan dalam proses pembahasan program menjadi semangat tersendiri bagi kami sebagai kaum hawa,” imbuhnya.

        Lebih-lebih dalam PNPM dikenal Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan (SPP), Program SPP ini telah mampu menekan keberadaan rentenir di desa kami dan mungkin juga di desa  lain di Kecamatan Pringgabaya.” Melalui program SPP inilah kini geliat ekonomi masyarakat desa khususnya perempuan mulai bangkit, dan dengan sendirinya kualitas hidup masyarakat miskin mulai membaik. (*)

Program Pemberdayaan Masyarakat Diantara Harapan dan Realita

Ditulis oleh : Baiq Eka Yuliana

Fasilitator Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu kabupaten diantara 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten ini terdiri dari 20 kecamatan, dengan jumlah penduduk 3.870.000 jiwa, 287.802 KK. Mata pencaharian sebagian besar warga di Kabupaten ini adalah Pertanian. Sebanyak 27,91 persen KK di Kabupaten ini tergolong sebagai KK miskin/Rumahtangga Miskin (RTM).

Pada tahun ini, terdapat sebanyak 9 Kecamatan di Kabupaten ini mengikuti program PNPM Mandiri Perdesaan. Program ini merupakan kelanjutan dan mengadopsi sepenuhnya dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), yang dilaksanakan sejak tahun2007. Kabupaten ini sendiri telah mengikuti PNPM-PPK sejak tahun 2007. Berikut ini disajikan jumlah lokasi dan alokasi dana program di Kabupaten ini, sejak PPK.

Secara akumulatif, PNPM-PPK, telah mendanai sebanyak 948 kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang.  Sejak pelaksanaan  PNPM-PPK  2007 - 2012, sebanyak Rp.91.140.000.000 atau (70 persen) dana BLM digunakan masyarakat untuk membiayai kegiatan pembangunan prasarana/sarana perdesaan, sedangkan untuk kegiatan ekonomi (UEP/SPP) jumlahnya sebesar Rp 19.530.000.000 atau 15 persen, pendidikan Rp.14.322.000.000 atau 15 persen dan kesehatan Rp 5.208.000.000 atau 4  persen. 

Kegiatan di bidang prasarana/ sarana sendiri menghasilkan 12.057 unit prasarana/ sarana dasar perdesaan yang paling dibutuhkan masyarakat, seperti Jalan, irigasi, Tambatan Perahu, TPI, PLTMH, Beronjong, MCK dan beberapa prasarana pendukung ekonomi lainnya, bangunan - bangunan kese-hatan (Poskesdes, polindes, pos-yandu), sarana Pendidikan (Gedung - gedung sekolah mulai dari TK, SD, dan SMP. Kegiatan dibidang Infra-struktur mendominasi kegiatan PNPM-PPK  di Kabupaten ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat program berjalan, masyarakat masih sangat membutuhkan Infrastruktur penunjang ekonomi di wilayahnya.

Disamping banyaknya pemba-ngunan yang telah dibangun oleh PNPM, terbersit keraguan apakah benar dengan sekian banyak dana yang diluncurkan oleh pemerintah tersebut dan pembangunan yang telah berjalan begitu pesat akan menjawab kebutuhan masyarakat ataukah hanyalah keinginan dari sekelompok orang tertentu saja ???... Pertanyaan inilah yang akhirnya menjadi kegalauan sebagian besar fasilitator di PNPM.

Setiap lokasi program harus melalui sejumlah tahap kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian, sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) program yang telah ditetapkan. Antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam program dapat dikatakan  tinggi pada awalnya, tingkat partisipasi masyarakat tertinggi terjadi pada tahap Penggalian Gagasan, yakni mencapai  52  persen.  Tetapi dalam perjalanan program ternyata semakin lama semakin rendah partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya, Keterlibatan kaum perempuan juga cenderung Menurun, yakni rata-rata 14 persen dan Rumah Tangga Miskin rata-rata 20 persen.

Ada beberapa hal yang menyebabkan partisipasi masyarakat menurun dari hasil diskusi yang ada dilapangan diantarnya adalah :   

1.  Tahapan kegiatan yang berulang – ulang menyebabkan masyarakat jenuh dengan tahapan kegiatan.

2.  Banyaknya beban kerja fasilitator karena adanya program-program tumpangan menyebabkan fasilitator dan pelaku – pelaku membagi konsentrasi kerja dan tidak fokus.

3.  Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk suport pelaku – pelaku di Desa dan kecamatan terutama berkaitan dengan pendanaan untuk mendukung tahapan dan akomodasi Kader.

4.   Masyarakat sudah menggagap bahwa program ini adalah proyek untuk mencari keuntungan sehingga masyarakat miskin yang kurang aksesnya menjadi tidak terlibat, justru yang terlibat adalah elit – elit desa.

5.   Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sehingga mereka lebih mementingkan untuk bekerja ketimbang mengikuti musyawarah – musyawarah Desa yang tidak ada uangnnya karena dengan bekerja mereka bisa mendapatkan sejumlah uang.

6. Adanya penyelewengan-penyelewengan dana pada pelaku masyarakat justru membuat masyarakat kurang percaya kepada program.

7.   Adanya program sejenis yang perlakuannya berbeda sehingga menyebabkan kesenjangan dalam partisipasi masyarakat.

8.    Belum optimalnya media sosialisasi yang ada untuk dijadikan sebagai media untuk mengekspos kegiatan dan tahapan program.

Dari masalah yang ada berbagai dampak masalahpun timbul mulai dari penyelewengan-penyelewengan program, kurang harmonisnya tata hubungan pelaku dengan masyarakat, kegiatan hanya dikuasai oleh elit-elit tertentu saja, kegiatan tidak bermfaat dan salah sasaran dan bayak lagi hal-hal negatif lainnya.tercatat 33 kasus yang ditangani, dimana sebanyak 33 kasus diantaranya terkait penyalahgunaan dana sebesar Rp.599.557.300. Bila dibanding dengan jumlah BLM yang telah diterima sejak pertama kali mengikuti PNPM, yakni sebesar Rp 146.500.000.000, maka prosentase penyalahgunaan dana tersebut adalah sebesar 0,41 persen kecil memang tetapi ini bias menyebabkan masalah besar jika tidak diantisipasi lebih dini.

Dari masalah yang ada, pelaku-pelaku program sudah mencoba upaya-upaya  penyadaran melalui Penyedaran-penyadaran masyarakat melalui pendekatan langsung dan pendekatan tokoh masyarakat. Pendekatan melalui media tranparansi seperti papan informasi, buletin, Radio dan Televisi.

Dengan metode seperti dipaparkan diatas bisa sedikit meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi belum optimal seperti yang diharapkan program,  karena  hal ini masih dilakukan sepihak saja, karena ini menyangkut  program besar maka upaya-upaya perbaikan sistem dari ataspun harus sudah mulai dikonsolidasikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk meningkatkan partisipasi.

Pemerintah Pusat sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi kinerja program perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang lebih strategis dan sederhana yang bisa di lakukan oleh masyarakat  pada kondisi saat ini. Perbaikan mulai dari penyederhanaan tahapan kegiatan dan dukungan untuk suporting insentif dan transport pelaku juga harusnnya menjadi perhatian khusus sehingga program bisa berjalan dengan baik , walaupun ini bukan satu-satunya cara tapi ini bisa sebagai upaya pendukung juga untuk meningkatkan minat dan partisipasi program.

Disamping itu kemitraan dengan program sejenis sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk saling mendukung keberhasilan program, karena program-program sejenis pun berjalan sendiri-sendiri  dan ekslusif tidak ada koordinasi malah terkesan mencari nama sendiri-sendiri untuk program masing-masing. Jika program sejenis bisa bersinergi ditambah lagi dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk menjembatani maka bisa dipastikan bahwa masyarakat tidak akan jenuh dan lebih tertarik untuk berpartisipasi.

Karena kita sebagai fasilitator yang terbelenggu dengan alur tahapan kegiatan dan kejar progres semata, kita kurang mempunyai motivasi untuk berinovasi melakukan hal-hal yang sedikit menantang, tidak ada salahnya forum-forum musyawarah yang selama ini terkesan sangat formil sehingga masyarakat miskin yang akan kita tuju malah menjauh karena birokrasi dan rutinitas itu, penggunaan media seni tradisional bisa menjadi akses untuk menjembatani terputusnya informasi dengan masyarakat miskin, karena bisa jadi justru hal-hal seperti ini yang lebih dekat dengan karakter dan budaya setempat lebih menarik untuk di ikuti dan lebih sederhana untuk di mengerti. Tetapi ada masalah besar juga yang akan dihadapi bagaimana dengan pendanaannya? Jikapun ini ada swadaya masyarakat sampai kapan ini bisa berjalan...? apapun itu memang tidak akan pernah kita tahu jika kita tidak pernah mencobanya, semoga niat baik berakhir dengan baik.

Semoga tulisan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk banyak berbuat untuk kesejahteraan masyarakat. Apapun yang kita lakukan sekecil apaun sumbang saran  dan tindakan kita saya berharap  bisa menjadi motivasi untuk perbaikan kinerja program.

Pokja RBM Lanjutkan Kerjasama Dengan Rakom

Selong, Gempar – Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja RBM)  Kab. Lombok Timur melanjutkan kontrak kerjasama dengan radio komunitas (rakom) yang tersebar di beberapa kecamatan di Lombok Timur. Kerjasama ini dilakukan untuk terus meningkatkan sosialisasi serta menjaring informasi langsung dari masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan PNPM di tingkat desa.

Pada tahapan sebelumnya yakni pada bulan Nopember – Desember, ada 4 rakom yang telah bekerja sama dalam program tersebut, diantaranya Gelora FM Keruak, Kompak FM Masbagik, Hasama FM Montong Gading, dan Ninanta FM Suela. Namun setelah melalui proses evaluasi, jumlah tersebut bertambah menjadi 7 rakom, yakni keempat rakom yang sudah ada di tambah 3 rakom lainnya, diantaranya BKL FM Masbagik, Pris FM Sikur dan Kesa FM Sambelia. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan input dari 9 kecamatan yang mendapatkan program PNPM Perdesaan.

Ketujuh rakom tersebut telah memiliki wilayah kerja masing – masing sesuai jumlah kecamatan yang ada. Lima rakom masing – masing bertugas di 1 wilayah kecamatan, sedangkan 2 lainnya masing – masing menangani 2 kecamatan yang berdekatan, yakni Gelora FM Keruak mendapat tugas di kecamatan Keruak dan Jerowaru, dan Ninanta FM di Kecamatan Suela dan Pringgabaya.

Dua Desa Di Sambelia Nikmati Layanan Air Bersih

Sambelia, Gempar – Sebanyak 2 desa di Kecamatan Sambelia sudah dapat menikmati layanan air bersih yang diupayakan melalui PNPM Perdesaan. Kedua desa tersebut adalah Desa Obel – obel dan Desa Belanting. Untuk Desa Obel-obel dipusatkan di Dusun Lendang Madang, sedangkan Desa Belanting berada di Dusun Lepek Loang yang diperuntukkan bagi 3 dusun, yaitu Dusun Belanting, Dusun Lepek Loang, dan Dusun Batu Sela.

Bentuk kegiatan fisik yang dilaksanakan di kedua desa tersebut berupa pemasangan jaringan pipa HDPE sepanjang 7,2 km yang menghabiskan dana sekitar Rp. 321.952.800 untuk Desa Obel – obel dan Rp. 341.938.000 di Desa Belanting. Jaringan pipa tersebut di kerjakan selama lebih kurang 3 bulan yang membentang dari sumber mata air yang ada menuju pemukiman setempat.

Sebelumnya warga setempat telah membentuk PAMDes yang difasilitasi oleh FK/FT setempat, yang bertugas untuk melaksanakan pendistribusian ke masing – masing rumah. Melalui PAMDes tersebut diharapkan sistem distribusi dan pemeliharaan jaringan lebih terjamin, demikian dikatakan Kurniawan Fasilitator Teknis Kec. Sambelia.

Hingga saat ini jumlah warga yang telah terdaftar di PAMDes mencapai 90%. Untuk masing – masing rumah tangga dikenakan tarif Rp. 200.000 yang digunakan untuk penggantian biaya pemasangan meter air.

Trend Penurunan SPP Dalam Batas Normal

Sambelia, Gempar – Tingkat Pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Sambelia mengalami penurunan terhitung sejak Desember lalu. Namun angka penurunan tersebut masih dalam batas normal. Pada bulan Desember 2011, angka pengembalian mencapai 92,18 %, sedangkan pada Januari mencapai 92,15 %. Sedangkan untuk bulan Pebruari belum diketahui secara pasti karena belum dilakukan rekapitulasi. “Namun dari pengalaman sebelumnya, dapat diprediksi bahwa periode Januari s.d Maret memiliki trend tersendiri, dimana sebagian kelompok relatif sulit untuk memenuhi kewajibannya sehingga kami harus intensif turun ke masing – masing kelompok. Umumnya kemacetan tersebut terjadi pada anggota kelompok, namun ada juga yang dipergunakan oleh ketua kelompoknya.” Demikian dikatakan Herman, Ketua UPK Kec. Sambelia.

Jumlah kelompok yang terhitung aktif sebanyak 349 kelompok yang terdapat di 6 desa yang ada di Kec. Sambelia, baik untuk kelompok BLM maupun perguliran. Walaupun diusulkan secara berkelompok, sebagian besar dana SPP tersebut dipergunakan secara perorangan untuk usaha bakulan keliling, jualan di pasar, dan kios – kios kecil. Diketahui hanya ada 2 kelompok benar – benar memanfaatkan untuk kebutuhan kelompoknya, yakni Kelompok Kerupuk Ikan dan Rumput Laut.

Selain dipergunakan untuk usaha ada juga anggota yang sifatnya konsumtif, sehingga rentan terjadi kemacetan. Ini diketahui setelah dilakukan pemantauan langsung di lapangan. “Kondisi ini sering menyulitkan kami, sehingga kadang harus menunggu kiriman atau pinjaman dari keluarganya baru dapat dilunasi. Toleransi yang kami berikan terbilang tinggi, karena belum tentu juga bisa mengembalikan dalam waktu yang tepat sesuai perjanjian.” Demikian ditambahkan Ketua UPK.

Sejauh ini belum ada upaya khusus dari PNPM untuk memberikan motifasi kepada semua kelompok SPP, baik dalam bentuk penyuluhan maupun pembinaan sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan.

GSC Janji, 2013 Honor Kader Naik 300%

Keruak, Gempar – Jumlah honor yang relatif kecil bagi kader posyandu menjadi perhatian serius dari PNPM Generasi Sehat Cerdas. Rencananya GSC akan menambahkan honor semua kader posyandu di Kecamatan Keruak hingga 300%. Demikian dikatakan Turmuzi, Fasilitator GSC Kecamatan Keruak dalam Musyawarah Antar Desa (MAD II) beberapa waktu lalu.

Saat ini semua kader hanya mendapatkan honor sejumlah Rp. 20.000/bulan yang diterima setiap tiga bulan. Dengan kenaikan tersebut, maka jumlah honor kader meningkat menjadi Rp. 60.000/bulan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mensuport biaya transportasi kader. “Kadang – kadang kader merasa kesulitan untuk mengumpulkan warga (ibu hamil dan balita) sehingga tak jarang juga mereka harus menjemput warganya. Tapi kenaikan tersebut akan diterima tahun depan, sekarang kita sedang susun perencanaannya” Demikian ditambahkan.

Minimnya jumlah honor tersebut juga tak luput dari perhatian salah seorang anggota dewan yang berkunjung pada saat itu, bahkan sempat menghitung kemampuan APBD II agar jumlah tersebut bisa ditingkatkan. Dan berjanji akan membahasnya dalam Musrenbang Tingkat Kabupaten.