Oleh: Judan Putra Baya (Ka BKAD Pringabaya, Lombok Timur)
Masuknya program Master Plan Peningkatan Percepatan dan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) TA 2014 membawa angin segar bagi masyarakat Kecamatan Pringgabaya. Program MP3KI merupakan bagian dari PNPM-MPd dengan dua jalur, yakni ‘percepatan’ dan ‘penguatan'.
Di TA 2014 ini, MP3KI hadir di dua kecamatan Lombok Timur sebagai Pilot Project, yaitu Kecamatan Suralaga dan Pringgabaya.yang menerima 7,2 Milyar. Jumlah ini tentu sangat fantastis, dan memerlukan peran aktif semua pihak dalam mengawal kegiatan ini.
Suasana MAD Prioritas di Pringgabaya, Lotim |
Anggaran yang besar merupakan peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan sarana-prasarana pendukung perekonomian masyarakat, di sisi lain anggaran yang besar juga merupakan suatu tantangan, sebab jika dana yang besar ini tidak dikelola secara transparan, maka tentu akan menimbulkan gejolak dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi lirikan KPK, oleh karena itu maka sikap transparan, profesional dan akuntabel mutlak harus dikedepankan, jangan sampai tujuan program MP3KI untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin menjadi tidak tepat sasaran
Peningkatan kesejahteraan rakyat miskin serta pemberdayaan masyarakat merupakan roh dari program. Diharapkan tahun 2025 angka kemiskinan di Kecamatan Pringgabaya menurun hingga 15-25%. Hal ini disampaikan ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) MP3KI Kecamatan Pringgabaya Judan Putrabaya SH dalam laporannya di acara MAD di aula Kantor Camat Pringgabaya.
Senada dengan ungkapan Ketua TPK, Camat Pringgabaya Samsul Rizal dalam sambutannya kembali menekankan kepada pelaku, kades dan BPD untuk benar-benar bersikap transparan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program MP3KI, “Perhatikan kualitas dan tertibkan administrasi, jika dua hal itu disepelekan maka tidak menutup kemungkinan KPK akan memeriksa pelaksanaan program MP3KI di Kecamatan Pringgabaya,” tandasnya.
Fastekab Lombok Timur; Lin Wahyulia, menggaris bawahi bahwa prinsip pelaksanaan program MP3KI mengacu pada prinsip PNPM-MPd yaitu pemberdayaan masyarakat. “Jangan sekali-kali pelaksanaan Program MP3KI diserahkan kepada pihak ketiga,” ungkapnya. ”Jika pelaksanaan program MP3KI terbukti diserahkan kepada pihak ketiga, maka jangan berharap program MP3Ki berlanjut sampai tahun 2025,” tegasnya. “Oleh karena itu, semua pihak baik pelaku, pemerintah desa maupun BPD harus ikut bersama-sama mengawal pelaksanaan program MP3KI di wilayah masing-masing”.
Keterlibatan kaum wanita dalam MAD |
Konsep MP3KI merupakan pembangunan berbasis kawasan yang melibatkan lebih dari satu desa. Usulan dibuat lintas desa, artinya kegiatan tersebut harus dimanfaatkan oleh lebih dari satu desa, dengan nilai kegiatan minimal 500 juta/kegiatan, persyaratan inilah antara lain yang menyebabkan alotnya proses perumusan usulan termasuk dalam MAD prioritas dan penetapan lokasi kegiatan MP3KI TA 2014.
Hadir dalam MAD tersebut, Camat Pringgabaya, FTkab Lombok Timur, TPK MP3KI, FK/FT, Kepala Desa dan BPD dari setiap desa serta 3 orang perwakilan perempuan dari masing-masing desa. Dalam diskusi yang berjalan alot akhirnya diperoleh usulan yang menjadi prioritas. Selanjutnya peringkat usulan tersebut akan diproses untuk persiapan desain RAB yang akan dilaksanakan mulai tanggal 9-17 Januari 2014, demikian dinyatakan FK Kecamatan Pringgabaya Muktar Prayadi.
Ketua Forum Kades Kecamatan Pringgabaya Ahir, SH menyambut baik kehadiran MP3KI di Kecamatan Pringgabaya, sebagai Ketua Forum Kades, Ahir berharap semua Kades di Kecamatan Pringgabaya ikut mengawal program ini, “Jangan sampai kegiatan ini dicederai oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Itulah sebabnya pada saat pembentukan Pokja (Kelompok Kerja) Kami mengutus orang-orang terbaik dari desa kami masing-masing, hal ini guna mensukseskan pelaksanaan MP3KI di Kecamatan Pringgabaya.
Salah seorang perwakilan perempuan; Solatiah SPd yang juga anggota BPD Desa Labuan Lombok merasa haru bercampur bangga dengan kehadiran MP3KI di Kecamatan Pringgabaya. “Saya benar-benar telah merasakan dampak dari PNPM yang selama ini dilaksanakan. Adanya keharusan melibatkan kaum perempuan dalam proses pembahasan program menjadi semangat tersendiri bagi kami sebagai kaum hawa,” imbuhnya.
Lebih-lebih dalam PNPM dikenal Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan (SPP), Program SPP ini telah mampu menekan keberadaan rentenir di desa kami dan mungkin juga di desa lain di Kecamatan Pringgabaya.” Melalui program SPP inilah kini geliat ekonomi masyarakat desa khususnya perempuan mulai bangkit, dan dengan sendirinya kualitas hidup masyarakat miskin mulai membaik. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar