Gambaran Umum Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak antara 116º-117º BT dan antara 8º-9º LS. Wilayahnya di utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah, di selatan dengan Samudera Hindia, di timur dengan Selat Alas dan di barat dengan Kabupaten Lombok Tengah. Luas wilayah keseluruhan mencapai 2.679,88 Km2 yang terdiri dari luas daratan 1.605,55 km2. dan lautan 1047,33 km2. Secara administratif, Kabupaten Lombok Timur yang beribukota di Kota Selong, terdiri atas 20 Kecamatan, 13 kelurahan dan 119 desa.
Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.051.451 jiwa, sebagian besar tinggal di perdesaan dan bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Berdasarkan Sensus Penduduk Miskin Tahun 2007 jumlah KK miskin di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 94.000 KK (30,93%) dari 303.960 KK yang ada (diatas rata-rata nasional = 16,58%). Disamping itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lombok Timur baru mencapai 60,1% yang dikontribusi dari indikator/indeks bidang pendidikan 66,4%, bidang kesehatan 58,6% dan bidang ekonomi (indeks daya beli) sebesar 57,9%.
Gambaran Umum pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kab. Lombok Timur
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi pendekatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak Tahun 1998 dan dinilai cukup berhasil.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan sejak bulan Mei 2007 dengan jumlah kecamatan meliputi 7 Kecamatan (37 desa). Pada tahun 2008, PNPM-MP yang berubah nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dengan jumlah kecamatan yang berpartisipasi diperluas menjadi 9 kecamatan yang terdiri dari 47 desa.
Pada tahun 2010 lokasi PNPM-MP bertambah dari 47 desa menjadi 61 desa. Penambahan ini disebabkan karena beberapa kecamatan melakukan pemekaran desa
Besar Dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat
Jumlah dana yang dialokasikan untuk membiayai usulan masyarakat pada tahun 2009 mencapai Rp. 26.000.000.000,- terdiri dari bantuan pusat melalui APBN sebesar Rp. 20.800.000.000,- (80%)dan bantuan melalui APBD sebesar Rp. 4.800.000.000,- (20%).
Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak antara 116º-117º BT dan antara 8º-9º LS. Wilayahnya di utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah, di selatan dengan Samudera Hindia, di timur dengan Selat Alas dan di barat dengan Kabupaten Lombok Tengah. Luas wilayah keseluruhan mencapai 2.679,88 Km2 yang terdiri dari luas daratan 1.605,55 km2. dan lautan 1047,33 km2. Secara administratif, Kabupaten Lombok Timur yang beribukota di Kota Selong, terdiri atas 20 Kecamatan, 13 kelurahan dan 119 desa.
Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.051.451 jiwa, sebagian besar tinggal di perdesaan dan bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Berdasarkan Sensus Penduduk Miskin Tahun 2007 jumlah KK miskin di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 94.000 KK (30,93%) dari 303.960 KK yang ada (diatas rata-rata nasional = 16,58%). Disamping itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lombok Timur baru mencapai 60,1% yang dikontribusi dari indikator/indeks bidang pendidikan 66,4%, bidang kesehatan 58,6% dan bidang ekonomi (indeks daya beli) sebesar 57,9%.
Gambaran Umum pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kab. Lombok Timur
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi pendekatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak Tahun 1998 dan dinilai cukup berhasil.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan sejak bulan Mei 2007 dengan jumlah kecamatan meliputi 7 Kecamatan (37 desa). Pada tahun 2008, PNPM-MP yang berubah nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dengan jumlah kecamatan yang berpartisipasi diperluas menjadi 9 kecamatan yang terdiri dari 47 desa.
Pada tahun 2010 lokasi PNPM-MP bertambah dari 47 desa menjadi 61 desa. Penambahan ini disebabkan karena beberapa kecamatan melakukan pemekaran desa
Besar Dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat
Jumlah dana yang dialokasikan untuk membiayai usulan masyarakat pada tahun 2009 mencapai Rp. 26.000.000.000,- terdiri dari bantuan pusat melalui APBN sebesar Rp. 20.800.000.000,- (80%)dan bantuan melalui APBD sebesar Rp. 4.800.000.000,- (20%).
Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Setiap Bidang Kegiatan Tahun Anggaran 2007-2009
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai berbagai jenis kegiatan :
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai berbagai jenis kegiatan :
- Pembangunan sarana prasarana sosial ekonomi,
- Pembiayaan kegiatan pendidikan,
- Pembiayaan kegiatan kesehatan,
- Pembiayaan modal usaha simpan pinjam kelompok perempuan (SPP). Rincian alokasi dana per jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Setiap Bidang Kegiatan Tahun Anggaran 2007-2009
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai berbagai jenis kegiatan :
Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Ekonomi
Kegiatan pembangunan sarana prasarana ekonomi mendapat porsi pendanaan terbesar. Sampai saat ini jumlah dana yang dialokasikan untuk bidang prasarana ekonomi mencapai Rp. 18.963.386.400,- (65,39%) dari total BLM.
Kegiatan pembangunan sarana prasarana yang paling dominan adalah pembangunan dan peningkatan jalan ekonomi dan saluran irigasi. Hal ini disebabkan karena infrastruktur jalan di perdesaan relatif kurang baik. Dengan adanya pembangunan jalan yang relatif banyak tersebut, diharapkan arus barang dan jasa dapat diperlancar dengan biaya transportasi yang relatif murah yang akan memacu perputaran roda perekonomian di desa
Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP)
Salah satu dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah penyediaan dana bergulir untuk kegiatan simpan pinjam khusus kelompok perempuan (SPP). Alokasi dana untuk kegiatan ini berjumlah Rp. 5.258.870.500,-. Dana tersebut untuk membiayai kegiatan usaha Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diwadahi dalam 559 kelompok dengan jumlah anggota kelompok 6289 orang. Dana yang sudah disalurkan ke kelompok sebesar Rp. 2.010.060.000,- (alokasi dana Tahun 2007)
Kinerja pengelolaan dana bergulir dinilai cukup baik. Hal ini tercermin pada tingkat pengembalian yang mencapai 92,53%. Dana bergulir tersebut telah berkembang menjadi Rp. 2.270.872.100,- atau pertumbuhan modal 12,97%
Kegiatan Bidang Pendidikan
Jumlah BLM yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pendidikan sebesar Rp. 2.247.732.100,-. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, pemberian beasiswa untuk murid yang terancam sekolah dan pelatihan keterampilan. Sampai saat ini jumlah siswa yang memperoleh beasiswa dari PNPM Mandiri Perdesaan sebanyak 4.760 siswa.
Kegiatan Bidang Kesehatan
PNPM Mandiri perdesaan juga memberikan dukungan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan polindes dan posyandu. Disamping itu juga didanai kegiatan penataan lingkungan pemukiman dan pembangunan MCK. Jumlah dana untuk membiayai kegiatan kesehatan periode 2007-2008 di Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp.1.080.142.700,-
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Partisipatif
Salah satu fokus utama PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kapasitas pengelolaan pembangunan di desa dan kecamatan. Untuk itu telah dilatih dan dibina 94 orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), 141 0rang Tim Pengelola Kegiatan (TPK). 141 orang Tim Penulis Usulan (TPU), 27 orang pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tingkat kecamatan dan 9 orang Pendamping Lokal (PL). Disamping itu juga telah dilatih dan diperkuat 126 orang Kepala Desa dan Pengurus BPD. Pelatihan tersebut difokuskan pada aspek manajemen pengelolaan pembangunan partisipatif model PNPM Mandiri Perdesaan.
Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
PNPM Mandiri Perdesaan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menentukan rencana pembangunan di wilayahnya. Untuk itu maka disiapkan “wadah pengambilan keputusan” berupa musyawarah-musyawarah mulai dari tingkat dusun, desa dan kecamatan. Tingkat partisipasi musyawarah relatif cukup tinggi. 74,28% Dari jumlah peserta yang hadir 74,28% adalah perempuan dan 74,24% adalah orang miskin.
Penyediaan Kesempatan Kerja di Perdesaan
Pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang dilaksanakan secara swakelola telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat miskin di perdesaan. Selama tahun 2007, jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 3.911
orang dengan jumlah Hari Orang Kerja (HOK) sebanyak 45.428 HOK.
Dengan demikian maka setiap pekerja memperoleh kesempatan kerja rata-rata sebanyak 11,6 hari.
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai berbagai jenis kegiatan :
- Pembangunan sarana prasarana sosial ekonomi,
- Pembiayaan kegiatan pendidikan,
- Pembiayaan kegiatan kesehatan,
- Pembiayaan modal usaha simpan pinjam kelompok perempuan (SPP). Rincian alokasi dana per jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Diagram Alokasi BLM berdasarkan Bidang Kegiatan :
Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Ekonomi
Kegiatan pembangunan sarana prasarana ekonomi mendapat porsi pendanaan terbesar. Sampai saat ini jumlah dana yang dialokasikan untuk bidang prasarana ekonomi mencapai Rp. 18.963.386.400,- (65,39%) dari total BLM.
Kegiatan pembangunan sarana prasarana yang paling dominan adalah pembangunan dan peningkatan jalan ekonomi dan saluran irigasi. Hal ini disebabkan karena infrastruktur jalan di perdesaan relatif kurang baik. Dengan adanya pembangunan jalan yang relatif banyak tersebut, diharapkan arus barang dan jasa dapat diperlancar dengan biaya transportasi yang relatif murah yang akan memacu perputaran roda perekonomian di desa
Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP)
Salah satu dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah penyediaan dana bergulir untuk kegiatan simpan pinjam khusus kelompok perempuan (SPP). Alokasi dana untuk kegiatan ini berjumlah Rp. 5.258.870.500,-. Dana tersebut untuk membiayai kegiatan usaha Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diwadahi dalam 559 kelompok dengan jumlah anggota kelompok 6289 orang. Dana yang sudah disalurkan ke kelompok sebesar Rp. 2.010.060.000,- (alokasi dana Tahun 2007)
Kinerja pengelolaan dana bergulir dinilai cukup baik. Hal ini tercermin pada tingkat pengembalian yang mencapai 92,53%. Dana bergulir tersebut telah berkembang menjadi Rp. 2.270.872.100,- atau pertumbuhan modal 12,97%
Kegiatan Bidang Pendidikan
Jumlah BLM yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pendidikan sebesar Rp. 2.247.732.100,-. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, pemberian beasiswa untuk murid yang terancam sekolah dan pelatihan keterampilan. Sampai saat ini jumlah siswa yang memperoleh beasiswa dari PNPM Mandiri Perdesaan sebanyak 4.760 siswa.
Kegiatan Bidang Kesehatan
PNPM Mandiri perdesaan juga memberikan dukungan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan polindes dan posyandu. Disamping itu juga didanai kegiatan penataan lingkungan pemukiman dan pembangunan MCK. Jumlah dana untuk membiayai kegiatan kesehatan periode 2007-2008 di Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp.1.080.142.700,-
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Partisipatif
Salah satu fokus utama PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kapasitas pengelolaan pembangunan di desa dan kecamatan. Untuk itu telah dilatih dan dibina 94 orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), 141 0rang Tim Pengelola Kegiatan (TPK). 141 orang Tim Penulis Usulan (TPU), 27 orang pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tingkat kecamatan dan 9 orang Pendamping Lokal (PL). Disamping itu juga telah dilatih dan diperkuat 126 orang Kepala Desa dan Pengurus BPD. Pelatihan tersebut difokuskan pada aspek manajemen pengelolaan pembangunan partisipatif model PNPM Mandiri Perdesaan.
Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
PNPM Mandiri Perdesaan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menentukan rencana pembangunan di wilayahnya. Untuk itu maka disiapkan “wadah pengambilan keputusan” berupa musyawarah-musyawarah mulai dari tingkat dusun, desa dan kecamatan. Tingkat partisipasi musyawarah relatif cukup tinggi. 74,28% Dari jumlah peserta yang hadir 74,28% adalah perempuan dan 74,24% adalah orang miskin.
Penyediaan Kesempatan Kerja di Perdesaan
Pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang dilaksanakan secara swakelola telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat miskin di perdesaan. Selama tahun 2007, jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 3.911
orang dengan jumlah Hari Orang Kerja (HOK) sebanyak 45.428 HOK.
Dengan demikian maka setiap pekerja memperoleh kesempatan kerja rata-rata sebanyak 11,6 hari.
6 komentar:
Ibu Faskab yang terhormat,
Mengenai Penyediaan Kesempatan Kerja pada program pembangunan fisik PNPM yang dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat miskin di perdesaan.
Katanya pelaksanaan kegiatan secara swakelola, kok ada salah satu TPK di Kecamatan Keruak yang tidak pernah bersosialisasi, mengajak apalagi menawarkan pekerjaan kepada masyarakat desa setempat untuk bekerja pada kegiatan PNPM. Justru TPK tersebut diam2 mendatangkan pekerja dari Lombok Tengah.
Apakah PNPM membolehkan hal tersebut..???
Ibu Faskab yang terhormat,
Mengenai Penyediaan Kesempatan Kerja pada program pembangunan fisik PNPM yang dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat miskin di perdesaan.
Katanya pelaksanaan kegiatan secara swakelola, kok ada salah satu TPK di Kecamatan Keruak yang tidak pernah bersosialisasi, mengajak apalagi menawarkan pekerjaan kepada masyarakat desa setempat untuk bekerja pada kegiatan PNPM. Justru TPK tersebut diam2 mendatangkan pekerja dari Lombok Tengah.
Apakah PNPM membolehkan hal tersebut..???
mohon diveluasi pengawas lapangan untuk progran PNPM MP di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa tenggara Barat atas nama Burhanudin, ada beberapa kesalahan patal yang dilakukannya
1. Tidak Menjalankan Tugas sebagai pengawas Lapangan Selayaknya.
2. Meminta Kepada Seluruh Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK) Untuk mmenyerahkan persoalan Administrasi kepadanya.
3. Untuk Program pelatihan TataBoga, Dia Memaksa TPK untuk menggunakan Istrinya sebagai Tutor, padahal istrinya tidak punya kompetensi tentang itu.
4. Meminta Kepada TPK dalam melaksanakan Kegiatan Pelatihan Menagement Kewirausahann, untuk mempres waktunya menjadi 4 HAri dari 6 Hari yang di RAB, dan pelaksanaannya Cukup dari jam 9 sampai 12. wita padahal di RAB dari jam 08.00-15.00 wita, sehingga anggran Snaack dan sisa dua hari yg tidak digunakan bisa diminta sendiri.
atas pola yang dilakukan ini, Pasilitator Kecvamatan atas nama Turmuji tidak tau kelkuan rekannya atau pura-pura tidak tau, sehingga tidak satupun pekerjaan yang outputnya bagus dari pelaksanaan PNPM di kecamatan Suralaga, bisa di investigasi sendir ke seluruh TPK bila saudara tidak percaya.
Terimakasih atas disediakannya media keluhanm ini semoga bisa ditindak lanjuti dengan segara.
wasalam.
tdd. Munahar, Tokoh Pemuda Desa Suralaga
Ass,wr,wb.
Kami dari TPK Kec. Suralaga telah membaca komentar dari saudara Munahar yang mengatakan bahwa PL PNPM Kec. suralaga melakukan hal-hal yang disebutkan diatas, untuk itu kami disini sekedar mengklarifikasi bahwa tuduhan itu tidak benar adanya, karena kami selaku TPK se Kec. Suralaga tau betul kinerja PL PNPM Kec. Suralaga selalu bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang ada dan sangat membantu proses kegiatan dan Administrasi TPK, adapun hal-hal yang dilaporkan tersebut merupakan ketidak senangan individu semata yang tidak beralasan dan bertanggung jawab
Trims
TPK Se Kecamatan Suralaga
knpa gak pada brante aja..
mantab pnpm lombok timur (y)
Posting Komentar