KISAH DARI GUNUNG MALANG

Amisnya ikan yang sering dihindari oleh banyak orang, justru berbuah manis bagi Ibu Rusniah (32) dan kelompok simpan pinjam ‘Ingin Maju’ yang diketuainya. Betapa tidak? Setiap hari Rusniah dan sebagian besar perempuan di kampungnya bergelut dengan amisnya ikan, mengolahnya menjadi pindang maupun ikan asin. Keterbatasan modal dan peralatan memang membuat mereka tidak bisa mendapat hasil maksimal, kadang mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun setelah mengenal program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) PNPM MPd sejak 2009 lalu, kehidupan Rusniah dan keluarga semakin baik dan baik lagi.

 

Bila sebelumnya kehidupan Rusniah hanya bergantung dari hasil tangkapan ikan suaminya yang berprofesi sebagai nelayan, dalam 5 tahun terakhir ibu dua anak ini mampu membantu suaminya memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga mereka. Bahkan hanya perlu waktu 3 tahun saja, Rusniah berhasil merubah rumah bedeknya menjadi rumah permanen yang nyaman.

 

Seperti inilah kondisi rumah di Gunung Malang

Warga Desa Gunung Malang, di ujung Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur ini mengenal SPP PNPM MPd dari kepala dusun tempat ia tinggal.  “Ini ada program pinjaman lunak dari PNPM MPd untuk kelompok usaha perempuan, mau ikut tidak?”, begitu Rusniah mengutip kalimat pak kadus ketika menawari nya SPP. Tak perlu waktu lama untuk berpikir, Rusniah dan 15 orang anggota kelompok ‘Ingin Maju’ memutuskan menerima tawaran pak kadus untuk ikut di program SPP PNPM Md. Proposal pun disusun, setelah melalui verifikasi, kelompok ini dinyatakan layak untuk menerima pinjaman.

 Pinjaman yang pertama awalnya memang tak cukup besar, hanya Rp 10 juta yang harus dibagi untuk 15 orang anggota kelompok. Itu berarti setiap orang menerima pinjaman tidak sampai Rp 1 juta bahkan ada yang menerima hanya Rp 500 ribu, tergantung kebutuhan masing-masing anggota. Tetapi, dari dana yang tak seberapa ini telah berhasil membantu kehidupan perempuan-perempuan Gunung Malang ini.

Rusniah di depan rumahnya yang sekarang

Mereka bahkan mampu membentuk tabungan kelompok yang sekali waktu digunakan untuk menutup kewajiban anggota yang terlambat membayar, atau dipinjamkan lagi ke anggota kelompok. Dengan sistem tanggung renteng seperti ini,  cicilan kelompok ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MPd menjadi lancar, sehingga mereka dipercaya menerima perguliran lagi dengan jumlah yang lebih besar. Di perguliran yang ke-lima akhir tahun 2013 lalu, Rusniah menerima Rp 3 juta untuk menambah modal dia membeli ikan. Besarnya manfaat yang dirasakan, administrasi kelompok yang jelas dan transparan, serta pengurus yang dipercaya membuat banyak perempuan Gunung Malang yang tertarik untuk bergabung dalam kelompok SPP ‘Ingin Maju’.  Jumlah anggota kelompok pun berkembang menjadi 30 orang.

Dari beberapa kali pinjaman SPP tersebut Rusniah gunakan untuk membeli berbagai peralatan pengolahan ikan segar menjadi ikan asap, pindang dan ikan asin.  Ikan segar  dibelinya seharga Rp 150-190 ribu per bak. Rata-rata dia mengeluarkan Rp 5 juta, untuk sekali belanja di tempat penjualan ikan terdekat. Setelah diolah menjadi ikan pindang, Rusniah mampu meraup keuntungan sedikitnya Rp 75 ribu/bak. Permintaan pasar sangat menggembirakan, tak jarang Rusniah harus mendatangkan ikan segar dari Sumbawa agar bisa memenuhi pesanan,

“Tetapi di saat musim angin barat begini, sangat sulit mendapatkan ikan segar untuk kita olah menjadi pindang,” tutur Rusniah. Namun di saat banyak ikan segar bisa diolah pun, mereka merasa kesulitan karena kekurangan tempat untuk memidang. Selama ini mereka menggunakan jaring ikan yang sudah tidak terpakai untuk memidang agar ikan-ikan olahannya tidak kotor. Karena itulah mereka mengajukan usulan pengadaan alat pemidangan agar produksi bisa lebih maksimal. Mudah-mudahan usulan ini bisa terrealisasikan segera dan makin banyak perempuan Gunung Malang yang menikmati manisnya hidup dari pergulatannya dengan amisnya ikan. (*)

Pringgabaya Siap Mengawal Pelaksanaan MP3KI

   Oleh: Judan Putra Baya (Ka BKAD Pringabaya, Lombok Timur)

   Masuknya program Master Plan Peningkatan Percepatan dan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) TA 2014 membawa angin segar bagi masyarakat Kecamatan Pringgabaya. Program MP3KI merupakan bagian dari PNPM-MPd dengan dua jalur, yakni ‘percepatan’ dan ‘penguatan'.

    Di TA 2014 ini, MP3KI hadir di  dua kecamatan Lombok Timur sebagai Pilot Project, yaitu Kecamatan Suralaga dan Pringgabaya.yang menerima 7,2 Milyar. Jumlah ini tentu sangat fantastis, dan memerlukan peran aktif semua pihak dalam mengawal kegiatan ini. 

Suasana MAD Prioritas di Pringgabaya, Lotim

         Anggaran yang besar merupakan peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan sarana-prasarana pendukung perekonomian masyarakat, di sisi lain anggaran yang besar juga merupakan suatu tantangan, sebab jika dana yang besar ini tidak dikelola  secara transparan, maka tentu akan menimbulkan gejolak dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi lirikan KPK, oleh karena itu maka sikap transparan, profesional dan akuntabel mutlak harus dikedepankan, jangan sampai tujuan program MP3KI untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin menjadi tidak tepat sasaran

      Peningkatan kesejahteraan rakyat miskin serta pemberdayaan masyarakat merupakan roh dari program. Diharapkan tahun 2025 angka kemiskinan di Kecamatan Pringgabaya menurun hingga 15-25%. Hal ini disampaikan ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) MP3KI Kecamatan Pringgabaya Judan Putrabaya SH dalam laporannya di acara MAD di aula Kantor Camat Pringgabaya.

  Senada dengan ungkapan Ketua TPK, Camat Pringgabaya Samsul Rizal  dalam sambutannya kembali menekankan kepada pelaku, kades dan BPD untuk benar-benar bersikap transparan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program MP3KI, “Perhatikan kualitas dan tertibkan administrasi, jika dua hal itu disepelekan maka tidak menutup kemungkinan KPK akan memeriksa pelaksanaan program MP3KI di Kecamatan Pringgabaya,”  tandasnya.

      Fastekab Lombok Timur; Lin Wahyulia, menggaris bawahi bahwa prinsip pelaksanaan program MP3KI mengacu pada prinsip PNPM-MPd yaitu pemberdayaan masyarakat. “Jangan sekali-kali pelaksanaan Program MP3KI diserahkan kepada pihak ketiga,” ungkapnya. ”Jika pelaksanaan program MP3KI terbukti diserahkan kepada pihak ketiga, maka jangan berharap program MP3Ki berlanjut sampai tahun 2025,” tegasnya. “Oleh karena itu, semua pihak baik pelaku, pemerintah desa maupun BPD harus ikut bersama-sama mengawal pelaksanaan program MP3KI di wilayah masing-masing”.

Keterlibatan kaum wanita dalam MAD

   Konsep MP3KI merupakan pembangunan berbasis kawasan yang  melibatkan  lebih dari satu desa. Usulan dibuat lintas desa, artinya kegiatan tersebut harus dimanfaatkan oleh lebih dari satu desa, dengan nilai kegiatan minimal 500 juta/kegiatan, persyaratan inilah antara lain yang menyebabkan alotnya proses perumusan usulan termasuk dalam MAD prioritas dan penetapan lokasi kegiatan MP3KI TA 2014.

       Hadir dalam MAD tersebut, Camat Pringgabaya, FTkab Lombok Timur, TPK MP3KI, FK/FT, Kepala Desa dan BPD dari setiap desa serta 3 orang perwakilan perempuan dari masing-masing desa. Dalam diskusi yang berjalan alot akhirnya diperoleh usulan yang menjadi prioritas. Selanjutnya peringkat usulan tersebut akan diproses untuk persiapan desain RAB yang akan dilaksanakan mulai tanggal 9-17 Januari 2014, demikian dinyatakan FK Kecamatan Pringgabaya Muktar Prayadi.

      Ketua Forum Kades Kecamatan Pringgabaya Ahir, SH menyambut baik kehadiran MP3KI di Kecamatan Pringgabaya, sebagai Ketua Forum Kades, Ahir berharap semua Kades di Kecamatan Pringgabaya ikut mengawal program ini, “Jangan sampai kegiatan ini dicederai oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Itulah sebabnya pada saat pembentukan Pokja (Kelompok Kerja) Kami mengutus orang-orang terbaik dari desa kami masing-masing, hal ini guna mensukseskan pelaksanaan MP3KI di Kecamatan Pringgabaya.

     Salah seorang perwakilan perempuan; Solatiah SPd yang juga anggota BPD Desa Labuan Lombok merasa haru bercampur bangga dengan kehadiran MP3KI di Kecamatan Pringgabaya. “Saya benar-benar telah merasakan dampak dari PNPM yang selama ini dilaksanakan. Adanya keharusan melibatkan kaum perempuan dalam proses pembahasan program menjadi semangat tersendiri bagi kami sebagai kaum hawa,” imbuhnya.

        Lebih-lebih dalam PNPM dikenal Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan (SPP), Program SPP ini telah mampu menekan keberadaan rentenir di desa kami dan mungkin juga di desa  lain di Kecamatan Pringgabaya.” Melalui program SPP inilah kini geliat ekonomi masyarakat desa khususnya perempuan mulai bangkit, dan dengan sendirinya kualitas hidup masyarakat miskin mulai membaik. (*)

Program Pemberdayaan Masyarakat Diantara Harapan dan Realita

Ditulis oleh : Baiq Eka Yuliana

Fasilitator Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu kabupaten diantara 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten ini terdiri dari 20 kecamatan, dengan jumlah penduduk 3.870.000 jiwa, 287.802 KK. Mata pencaharian sebagian besar warga di Kabupaten ini adalah Pertanian. Sebanyak 27,91 persen KK di Kabupaten ini tergolong sebagai KK miskin/Rumahtangga Miskin (RTM).

Pada tahun ini, terdapat sebanyak 9 Kecamatan di Kabupaten ini mengikuti program PNPM Mandiri Perdesaan. Program ini merupakan kelanjutan dan mengadopsi sepenuhnya dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK), yang dilaksanakan sejak tahun2007. Kabupaten ini sendiri telah mengikuti PNPM-PPK sejak tahun 2007. Berikut ini disajikan jumlah lokasi dan alokasi dana program di Kabupaten ini, sejak PPK.

Secara akumulatif, PNPM-PPK, telah mendanai sebanyak 948 kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang.  Sejak pelaksanaan  PNPM-PPK  2007 - 2012, sebanyak Rp.91.140.000.000 atau (70 persen) dana BLM digunakan masyarakat untuk membiayai kegiatan pembangunan prasarana/sarana perdesaan, sedangkan untuk kegiatan ekonomi (UEP/SPP) jumlahnya sebesar Rp 19.530.000.000 atau 15 persen, pendidikan Rp.14.322.000.000 atau 15 persen dan kesehatan Rp 5.208.000.000 atau 4  persen. 

Kegiatan di bidang prasarana/ sarana sendiri menghasilkan 12.057 unit prasarana/ sarana dasar perdesaan yang paling dibutuhkan masyarakat, seperti Jalan, irigasi, Tambatan Perahu, TPI, PLTMH, Beronjong, MCK dan beberapa prasarana pendukung ekonomi lainnya, bangunan - bangunan kese-hatan (Poskesdes, polindes, pos-yandu), sarana Pendidikan (Gedung - gedung sekolah mulai dari TK, SD, dan SMP. Kegiatan dibidang Infra-struktur mendominasi kegiatan PNPM-PPK  di Kabupaten ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat program berjalan, masyarakat masih sangat membutuhkan Infrastruktur penunjang ekonomi di wilayahnya.

Disamping banyaknya pemba-ngunan yang telah dibangun oleh PNPM, terbersit keraguan apakah benar dengan sekian banyak dana yang diluncurkan oleh pemerintah tersebut dan pembangunan yang telah berjalan begitu pesat akan menjawab kebutuhan masyarakat ataukah hanyalah keinginan dari sekelompok orang tertentu saja ???... Pertanyaan inilah yang akhirnya menjadi kegalauan sebagian besar fasilitator di PNPM.

Setiap lokasi program harus melalui sejumlah tahap kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian, sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) program yang telah ditetapkan. Antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam program dapat dikatakan  tinggi pada awalnya, tingkat partisipasi masyarakat tertinggi terjadi pada tahap Penggalian Gagasan, yakni mencapai  52  persen.  Tetapi dalam perjalanan program ternyata semakin lama semakin rendah partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya, Keterlibatan kaum perempuan juga cenderung Menurun, yakni rata-rata 14 persen dan Rumah Tangga Miskin rata-rata 20 persen.

Ada beberapa hal yang menyebabkan partisipasi masyarakat menurun dari hasil diskusi yang ada dilapangan diantarnya adalah :   

1.  Tahapan kegiatan yang berulang – ulang menyebabkan masyarakat jenuh dengan tahapan kegiatan.

2.  Banyaknya beban kerja fasilitator karena adanya program-program tumpangan menyebabkan fasilitator dan pelaku – pelaku membagi konsentrasi kerja dan tidak fokus.

3.  Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk suport pelaku – pelaku di Desa dan kecamatan terutama berkaitan dengan pendanaan untuk mendukung tahapan dan akomodasi Kader.

4.   Masyarakat sudah menggagap bahwa program ini adalah proyek untuk mencari keuntungan sehingga masyarakat miskin yang kurang aksesnya menjadi tidak terlibat, justru yang terlibat adalah elit – elit desa.

5.   Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sehingga mereka lebih mementingkan untuk bekerja ketimbang mengikuti musyawarah – musyawarah Desa yang tidak ada uangnnya karena dengan bekerja mereka bisa mendapatkan sejumlah uang.

6. Adanya penyelewengan-penyelewengan dana pada pelaku masyarakat justru membuat masyarakat kurang percaya kepada program.

7.   Adanya program sejenis yang perlakuannya berbeda sehingga menyebabkan kesenjangan dalam partisipasi masyarakat.

8.    Belum optimalnya media sosialisasi yang ada untuk dijadikan sebagai media untuk mengekspos kegiatan dan tahapan program.

Dari masalah yang ada berbagai dampak masalahpun timbul mulai dari penyelewengan-penyelewengan program, kurang harmonisnya tata hubungan pelaku dengan masyarakat, kegiatan hanya dikuasai oleh elit-elit tertentu saja, kegiatan tidak bermfaat dan salah sasaran dan bayak lagi hal-hal negatif lainnya.tercatat 33 kasus yang ditangani, dimana sebanyak 33 kasus diantaranya terkait penyalahgunaan dana sebesar Rp.599.557.300. Bila dibanding dengan jumlah BLM yang telah diterima sejak pertama kali mengikuti PNPM, yakni sebesar Rp 146.500.000.000, maka prosentase penyalahgunaan dana tersebut adalah sebesar 0,41 persen kecil memang tetapi ini bias menyebabkan masalah besar jika tidak diantisipasi lebih dini.

Dari masalah yang ada, pelaku-pelaku program sudah mencoba upaya-upaya  penyadaran melalui Penyedaran-penyadaran masyarakat melalui pendekatan langsung dan pendekatan tokoh masyarakat. Pendekatan melalui media tranparansi seperti papan informasi, buletin, Radio dan Televisi.

Dengan metode seperti dipaparkan diatas bisa sedikit meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi belum optimal seperti yang diharapkan program,  karena  hal ini masih dilakukan sepihak saja, karena ini menyangkut  program besar maka upaya-upaya perbaikan sistem dari ataspun harus sudah mulai dikonsolidasikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk meningkatkan partisipasi.

Pemerintah Pusat sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi kinerja program perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang lebih strategis dan sederhana yang bisa di lakukan oleh masyarakat  pada kondisi saat ini. Perbaikan mulai dari penyederhanaan tahapan kegiatan dan dukungan untuk suporting insentif dan transport pelaku juga harusnnya menjadi perhatian khusus sehingga program bisa berjalan dengan baik , walaupun ini bukan satu-satunya cara tapi ini bisa sebagai upaya pendukung juga untuk meningkatkan minat dan partisipasi program.

Disamping itu kemitraan dengan program sejenis sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk saling mendukung keberhasilan program, karena program-program sejenis pun berjalan sendiri-sendiri  dan ekslusif tidak ada koordinasi malah terkesan mencari nama sendiri-sendiri untuk program masing-masing. Jika program sejenis bisa bersinergi ditambah lagi dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk menjembatani maka bisa dipastikan bahwa masyarakat tidak akan jenuh dan lebih tertarik untuk berpartisipasi.

Karena kita sebagai fasilitator yang terbelenggu dengan alur tahapan kegiatan dan kejar progres semata, kita kurang mempunyai motivasi untuk berinovasi melakukan hal-hal yang sedikit menantang, tidak ada salahnya forum-forum musyawarah yang selama ini terkesan sangat formil sehingga masyarakat miskin yang akan kita tuju malah menjauh karena birokrasi dan rutinitas itu, penggunaan media seni tradisional bisa menjadi akses untuk menjembatani terputusnya informasi dengan masyarakat miskin, karena bisa jadi justru hal-hal seperti ini yang lebih dekat dengan karakter dan budaya setempat lebih menarik untuk di ikuti dan lebih sederhana untuk di mengerti. Tetapi ada masalah besar juga yang akan dihadapi bagaimana dengan pendanaannya? Jikapun ini ada swadaya masyarakat sampai kapan ini bisa berjalan...? apapun itu memang tidak akan pernah kita tahu jika kita tidak pernah mencobanya, semoga niat baik berakhir dengan baik.

Semoga tulisan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk banyak berbuat untuk kesejahteraan masyarakat. Apapun yang kita lakukan sekecil apaun sumbang saran  dan tindakan kita saya berharap  bisa menjadi motivasi untuk perbaikan kinerja program.