KISAH DARI GUNUNG MALANG

Amisnya ikan yang sering dihindari oleh banyak orang, justru berbuah manis bagi Ibu Rusniah (32) dan kelompok simpan pinjam ‘Ingin Maju’ yang diketuainya. Betapa tidak? Setiap hari Rusniah dan sebagian besar perempuan di kampungnya bergelut dengan amisnya ikan, mengolahnya menjadi pindang maupun ikan asin. Keterbatasan modal dan peralatan memang membuat mereka tidak bisa mendapat hasil maksimal, kadang mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun setelah mengenal program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) PNPM MPd sejak 2009 lalu, kehidupan Rusniah dan keluarga semakin baik dan baik lagi.

 

Bila sebelumnya kehidupan Rusniah hanya bergantung dari hasil tangkapan ikan suaminya yang berprofesi sebagai nelayan, dalam 5 tahun terakhir ibu dua anak ini mampu membantu suaminya memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga mereka. Bahkan hanya perlu waktu 3 tahun saja, Rusniah berhasil merubah rumah bedeknya menjadi rumah permanen yang nyaman.

 

Seperti inilah kondisi rumah di Gunung Malang

Warga Desa Gunung Malang, di ujung Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur ini mengenal SPP PNPM MPd dari kepala dusun tempat ia tinggal.  “Ini ada program pinjaman lunak dari PNPM MPd untuk kelompok usaha perempuan, mau ikut tidak?”, begitu Rusniah mengutip kalimat pak kadus ketika menawari nya SPP. Tak perlu waktu lama untuk berpikir, Rusniah dan 15 orang anggota kelompok ‘Ingin Maju’ memutuskan menerima tawaran pak kadus untuk ikut di program SPP PNPM Md. Proposal pun disusun, setelah melalui verifikasi, kelompok ini dinyatakan layak untuk menerima pinjaman.

 Pinjaman yang pertama awalnya memang tak cukup besar, hanya Rp 10 juta yang harus dibagi untuk 15 orang anggota kelompok. Itu berarti setiap orang menerima pinjaman tidak sampai Rp 1 juta bahkan ada yang menerima hanya Rp 500 ribu, tergantung kebutuhan masing-masing anggota. Tetapi, dari dana yang tak seberapa ini telah berhasil membantu kehidupan perempuan-perempuan Gunung Malang ini.

Rusniah di depan rumahnya yang sekarang

Mereka bahkan mampu membentuk tabungan kelompok yang sekali waktu digunakan untuk menutup kewajiban anggota yang terlambat membayar, atau dipinjamkan lagi ke anggota kelompok. Dengan sistem tanggung renteng seperti ini,  cicilan kelompok ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MPd menjadi lancar, sehingga mereka dipercaya menerima perguliran lagi dengan jumlah yang lebih besar. Di perguliran yang ke-lima akhir tahun 2013 lalu, Rusniah menerima Rp 3 juta untuk menambah modal dia membeli ikan. Besarnya manfaat yang dirasakan, administrasi kelompok yang jelas dan transparan, serta pengurus yang dipercaya membuat banyak perempuan Gunung Malang yang tertarik untuk bergabung dalam kelompok SPP ‘Ingin Maju’.  Jumlah anggota kelompok pun berkembang menjadi 30 orang.

Dari beberapa kali pinjaman SPP tersebut Rusniah gunakan untuk membeli berbagai peralatan pengolahan ikan segar menjadi ikan asap, pindang dan ikan asin.  Ikan segar  dibelinya seharga Rp 150-190 ribu per bak. Rata-rata dia mengeluarkan Rp 5 juta, untuk sekali belanja di tempat penjualan ikan terdekat. Setelah diolah menjadi ikan pindang, Rusniah mampu meraup keuntungan sedikitnya Rp 75 ribu/bak. Permintaan pasar sangat menggembirakan, tak jarang Rusniah harus mendatangkan ikan segar dari Sumbawa agar bisa memenuhi pesanan,

“Tetapi di saat musim angin barat begini, sangat sulit mendapatkan ikan segar untuk kita olah menjadi pindang,” tutur Rusniah. Namun di saat banyak ikan segar bisa diolah pun, mereka merasa kesulitan karena kekurangan tempat untuk memidang. Selama ini mereka menggunakan jaring ikan yang sudah tidak terpakai untuk memidang agar ikan-ikan olahannya tidak kotor. Karena itulah mereka mengajukan usulan pengadaan alat pemidangan agar produksi bisa lebih maksimal. Mudah-mudahan usulan ini bisa terrealisasikan segera dan makin banyak perempuan Gunung Malang yang menikmati manisnya hidup dari pergulatannya dengan amisnya ikan. (*)

Pringgabaya Siap Mengawal Pelaksanaan MP3KI

   Oleh: Judan Putra Baya (Ka BKAD Pringabaya, Lombok Timur)

   Masuknya program Master Plan Peningkatan Percepatan dan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) TA 2014 membawa angin segar bagi masyarakat Kecamatan Pringgabaya. Program MP3KI merupakan bagian dari PNPM-MPd dengan dua jalur, yakni ‘percepatan’ dan ‘penguatan'.

    Di TA 2014 ini, MP3KI hadir di  dua kecamatan Lombok Timur sebagai Pilot Project, yaitu Kecamatan Suralaga dan Pringgabaya.yang menerima 7,2 Milyar. Jumlah ini tentu sangat fantastis, dan memerlukan peran aktif semua pihak dalam mengawal kegiatan ini. 

Suasana MAD Prioritas di Pringgabaya, Lotim

         Anggaran yang besar merupakan peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan sarana-prasarana pendukung perekonomian masyarakat, di sisi lain anggaran yang besar juga merupakan suatu tantangan, sebab jika dana yang besar ini tidak dikelola  secara transparan, maka tentu akan menimbulkan gejolak dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi lirikan KPK, oleh karena itu maka sikap transparan, profesional dan akuntabel mutlak harus dikedepankan, jangan sampai tujuan program MP3KI untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin menjadi tidak tepat sasaran

      Peningkatan kesejahteraan rakyat miskin serta pemberdayaan masyarakat merupakan roh dari program. Diharapkan tahun 2025 angka kemiskinan di Kecamatan Pringgabaya menurun hingga 15-25%. Hal ini disampaikan ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) MP3KI Kecamatan Pringgabaya Judan Putrabaya SH dalam laporannya di acara MAD di aula Kantor Camat Pringgabaya.

  Senada dengan ungkapan Ketua TPK, Camat Pringgabaya Samsul Rizal  dalam sambutannya kembali menekankan kepada pelaku, kades dan BPD untuk benar-benar bersikap transparan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program MP3KI, “Perhatikan kualitas dan tertibkan administrasi, jika dua hal itu disepelekan maka tidak menutup kemungkinan KPK akan memeriksa pelaksanaan program MP3KI di Kecamatan Pringgabaya,”  tandasnya.

      Fastekab Lombok Timur; Lin Wahyulia, menggaris bawahi bahwa prinsip pelaksanaan program MP3KI mengacu pada prinsip PNPM-MPd yaitu pemberdayaan masyarakat. “Jangan sekali-kali pelaksanaan Program MP3KI diserahkan kepada pihak ketiga,” ungkapnya. ”Jika pelaksanaan program MP3KI terbukti diserahkan kepada pihak ketiga, maka jangan berharap program MP3Ki berlanjut sampai tahun 2025,” tegasnya. “Oleh karena itu, semua pihak baik pelaku, pemerintah desa maupun BPD harus ikut bersama-sama mengawal pelaksanaan program MP3KI di wilayah masing-masing”.

Keterlibatan kaum wanita dalam MAD

   Konsep MP3KI merupakan pembangunan berbasis kawasan yang  melibatkan  lebih dari satu desa. Usulan dibuat lintas desa, artinya kegiatan tersebut harus dimanfaatkan oleh lebih dari satu desa, dengan nilai kegiatan minimal 500 juta/kegiatan, persyaratan inilah antara lain yang menyebabkan alotnya proses perumusan usulan termasuk dalam MAD prioritas dan penetapan lokasi kegiatan MP3KI TA 2014.

       Hadir dalam MAD tersebut, Camat Pringgabaya, FTkab Lombok Timur, TPK MP3KI, FK/FT, Kepala Desa dan BPD dari setiap desa serta 3 orang perwakilan perempuan dari masing-masing desa. Dalam diskusi yang berjalan alot akhirnya diperoleh usulan yang menjadi prioritas. Selanjutnya peringkat usulan tersebut akan diproses untuk persiapan desain RAB yang akan dilaksanakan mulai tanggal 9-17 Januari 2014, demikian dinyatakan FK Kecamatan Pringgabaya Muktar Prayadi.

      Ketua Forum Kades Kecamatan Pringgabaya Ahir, SH menyambut baik kehadiran MP3KI di Kecamatan Pringgabaya, sebagai Ketua Forum Kades, Ahir berharap semua Kades di Kecamatan Pringgabaya ikut mengawal program ini, “Jangan sampai kegiatan ini dicederai oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Itulah sebabnya pada saat pembentukan Pokja (Kelompok Kerja) Kami mengutus orang-orang terbaik dari desa kami masing-masing, hal ini guna mensukseskan pelaksanaan MP3KI di Kecamatan Pringgabaya.

     Salah seorang perwakilan perempuan; Solatiah SPd yang juga anggota BPD Desa Labuan Lombok merasa haru bercampur bangga dengan kehadiran MP3KI di Kecamatan Pringgabaya. “Saya benar-benar telah merasakan dampak dari PNPM yang selama ini dilaksanakan. Adanya keharusan melibatkan kaum perempuan dalam proses pembahasan program menjadi semangat tersendiri bagi kami sebagai kaum hawa,” imbuhnya.

        Lebih-lebih dalam PNPM dikenal Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan (SPP), Program SPP ini telah mampu menekan keberadaan rentenir di desa kami dan mungkin juga di desa  lain di Kecamatan Pringgabaya.” Melalui program SPP inilah kini geliat ekonomi masyarakat desa khususnya perempuan mulai bangkit, dan dengan sendirinya kualitas hidup masyarakat miskin mulai membaik. (*)