Tim Verifikasi Di Tuntut Tegas

Peran Tim Verifikasi dalam rencana pembangunan desa sangat berpengaruh terhadap kontinyuitas program yang di danai melalui PNPM-MPd. Seringkali hasil penilaian yang dilakukan anggota Tim berakibat fatal terhadap akuntabilitas kegiatan. Tim verifikasi dianggap kurang teliti dalam menentukan kelayakan sebuah rencana kegiatan. Sehingga berdampak pada buruknya kinerja Fasilitator pendamping, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Hal tersebut diungkapkan Lin Wahyulia, Fasilitator Teknis Kabupaten (Fastekab) dalam pelatihan Tim Verifikasi yang dilaksanakan rabu (18/01/12) di Aula Kantor Camat Keruak. Pelatihan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat pemahaman terutama terhadap anggota baru hasil rekrutmen beberapa waktu lalu.
Menurut Lin Wahyulia, “Banyak kegiatan yang pada akhirnya menuai masalah, yang disebabkan adanya rekayasa usulan. Yang paling sering terjadi adalah rekayasa sumber daya manusia dalam bentuk swadaya masyarakat. Pada kenyataannya hal ini tak pernah dilakukan sehingga dapat mengurangi kualitas fisik bangunan, dimana sebelumnya swadaya tersebut tercantum dalam RAB yang diajukan, namun tak pernah direalisasikan”.
Menyinggung tentang Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Fastekab meminta untuk lebih berhati - hati terhadap adanya kelompok SPP yang fiktif. Hal ini akan berujung pada sulitnya pengembalian dana yang telah dicairkan, karena tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab. Oleh karenanya beliau menekan kepada Tim untuk bertindak tegas terhadap adanya upaya rekayasa tersebut.
“Tim Verifikasi tidak boleh terpengaruh oleh tekanan dari manapun, sekali lagi saya tekankan jangan sampai keputusan yang diambil oleh Tim akan berakibat fatal di kemudian hari”. Demikian ditambahkan Lin Wahyulia.